Makalah Ekonomi Pembangunan

BAB I
PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Masalah
Beragam problematika yang tengah dihadapi Negara kita Indonesia. Baik masalah sosial, ekonomi, pemerintahan, politik, dan masalah sosial yang lain. Salah satu diantaranya problema edukatif (pendidikan). Persoalan ini ternyata mendapat urutan pertama dalam menata kelembagaan pemerintahan yang kini tengah berlangsung. Bahkan masalah pendidikan ini dikategorikan sebagai masalah yang terkesan sulit terselesaikan dalam kurung waktu yang singkat. Sekalipun masalah lain semisal infrastruktur dan lain-lain juga termasuk kategori persoalan namun hal itu karena kondisi medan yang tidak bersahabat.
Siapapun tahu, Papua merupakan daerah terkaya di Indonesia. Kekayaan sumber daya alamnya yang sangat berlimpah ruah, seperti emas, tembaga, hutan, ikan, udang, dan lain sebagainya justru tak dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar warga pribumi sebagai penduduk asli Papua. Yang namanya hidup sejahtera, masih asing bagi mereka. Padahal, seyogianya kesejahteraan masyarakatnya melebihi daerah-daerah lain yang miskin sumber daya alam (SDA).
Kondisi makin parah disusul aspek kehidupan masyarakat seperti pendidikan yang minim. Meski selama ini pemilu dan suksesi bergulir, dan kepemimpinan daerah tiap lima tahun mengalami pergantian, masalah pendidikan tak bergeser lebih baik dan kondisi masyarakat tetap memprihatinkan. Terbukti, APBN yang digelontorkan oleh pemerintah pusat sebesar Rp 20 triliun per tahun tak menggeser keadaan masyarakat menjadi lebih baik.
B. Rumusan Masalah
1. Apa masalah yang membelit penduduk Papua terkait dengan perkembangan pendidikan disana?
2. Apa solusi atau kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut?

BAB II
PEMBAHASAN

Perjalanan pendidikan di Wilayah Papua seharusnya akan semakin lancar. Karena untuk sektor yang satu ini pendidikan, pemeritah daerah mencurahkan perhatianya yang tidak sedikit. Selayaknya jika dengan curahan yang lebih ini akan menghasilkan output pendidikan yang lebih tinggi mutuhnya. Bukan justru sebaliknya, tidak ada pegaruhnya sehubungan dengan perhatian besar yang diberikan pemerintah kepada sektor pendidikan di daerah ini.
Mungkin untuk sebuah pendidikan di Tanah Papua perlu dikaji lagi untuk menuju mutu pendidikan yang bisa diandalkan. Mungkin tidak semua mata pelajaran yang diberikan di sekolah harus di uji. Selama ini hampir semua pendidikan berlangsung dalam bentuk penularan yang berujung pada pengujian dan pada gilirannya mengejar nilai sebagai tujuan utama.
Masalah ini perlu diangkat untuk dicermati, karena sudah menjadi pemikiran dan pemahaman masyarakat banyak bahwa setiap ganti pemerintahan, ganti materi, maka kebijakan pendidikan pemerintah, ganti menteri, maka kebijakan pendidikan ikut berubah. Apa yang hendak dituju sektor pendidikan demi memajukan bangsa ke depan agaknya masih meraba-raba dan coba-coba.
Masalah Dan Tantangan Pendidikan Di Papua
1. Kualitas Pendidikan relatif masih rendah dan tenaga pendidik belum mampu memenuhi kompetensi dalam mendidik.
2. Pendidikan tinggi belum memadai dan menghadapi kendala dalam mengembangkan dan menciptakan IPTEK
3. Anggaran pembangunan dan pembiayaan pendidikan belum memadai dan sangat minim bagi para siswa/i papua yang mana penyalurannya hanya mencapai 0,9% saat ini.
4. Tingkat Pendidikan masyarakat relatif masih rendah.
5. Fasilitas pelayanan pendidikan belum tersedia secara merata di papua.
6. Isolasinya daerah – daerah terpencil akibat geografis wilayah yang membuat pertumbuhan pendidikan di daerah terpencil papua semakin menurun.
7. Keinginan belajar anak – anak papua di daerah terpencil semakin tinggi, namun impian mereka menjadi hambar akibat tidak tersedianya fasilitas belajar dan tenaga pendidik.
Persoalan yang sedang dihadapi bersama adalah perhatian lembaga (pemerintah) dalam menanggani masalah-masalah pendidikan. Dalam kontek pendidikan dapat digolongkan dalam tiga kelompok masalah sebagai berikut:
1. Pemerintah sebagai fasilitator, atau penyelenggara proses belajar mengajar. Maju mundurnya kegiatan-kegiatan pendidikan ada ditangan pemerintah. Manakala jika pemerintah memberikan perhatian kepada para pendidikan termasuk anak didiknya. Sarana pendidikan juga adalah bagian dari tangungjawabnya. Hal ini menyadarkan agar pendidik tinggal menjalankan tugas pokoknya sebagai pendidik (guru). Proses.
2. Guru bertindak sebagai penyelenggara pendidikan tingkat kampung (lapangan). Proses pembelajaran akan berjalan (aktif), jika seorang guru menyadari akan tugas yang adalah panggilan hidup. Sadar atau tidak bahwa seorang guru adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (abdi Negara). Kehadiran seorang disekolah akan menambah wajah kegiatan kalau guru itu bertindak sebagai pengajar setiap hari. Jalan tidaknya proses pendidikan merupakan beban para guru. Sisi lain, dalam menjalankan tugas disekolah selalu ditemukan masalah antar guru atasan dan guru bawahan. Jurang pemisahan antar pendidik lahir lantaran keterbukaan pimpinan sekolah terhadap bawahan. Terkesan, jurang pemisah atau bibit penghancur pendidikan lahir lantaran ketidakjujuran atau ketidakterbukaan kepala sekolah terhadap pengunaan dana-dana tersebut. Akibatnya semua guru menjauh dari tugas rutinitas sebagai guru.
3. Peran orang tua wali murid kurang menempatkan sebagai pendorong utama dalam keluarga. Orang tua wali/murid lebih bercondong kepada penilaian terhadap kehadiran para guru disekolah. Sebenarnya para orang tualah yang berperan aktif sebelum ke sekolah.
Beberapa fakta yang disebutkan diatas ini merupakan kendala utama dalam memudarkan semangat kemajuan pendidikan di daerah Papua. Adanya kemacetan pendidikan itu menyebabkan akan terjadi jurang atau kekosongan manusia Indonesia dibidang sumber daya manusia. Karena solusi yang terbaik menurut hemat saya adalah membangun pendidikan dengan pola berasrama di seluruh daerah.

Solusi Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Papua
Karena demikian kompleksnya beban dan masalah yang dipikul warga Papua. August Kafiar, tokoh masyarakat Papua dan pemerhati pendidikan, mengungkapkan ada beberapa sistem yang harusnya dibenahi yaitu antara lain:
1. Para pemimpin harus bertanggung jawab dalam menggunakan dana pendidikan sebaik-baiknya. Pembangunan di bidang pendidikan lemah dan komitmen para pemimpin di bidang pendidikan sangat kurang dibandingkan dengan dana yang besar. Seharusnya dalam 10 tahun sudah ada perubahan besar. Daerah terisolasi harus mudah dijangkau dan dana digunakan untuk pendidikan. Dengan dana yang besar, anak-anak yang tak mampu dapat bersekolah gratis. Mereka dari keluarga yang mampu diberi keringanan, maka kualitas SDM pasti meningkat.
2. Sasaran utama pembangunan di bidang pendidikan adalah menyiapkan manusia yang berpengetahuan tinggi, terampil, ahli, dan profesional, yang pada saatnya nanti menjadi pemimpin yang bermoral tinggi, berkepribadian terpuji, jujur, rendah hati, serta mengutamakan hak dan kepentingan rakyat yang dipimpinnya.
Banyak lembaga pendidikan oleh masyarkat terkesan asal didirikan dan dijalankan tanpa memiliki visi tentang hasil akhir yang akan dicapainya. Akibatnya, mutu pendidikan jadi terabaikan.
Strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pembangunan pendidikan Papua yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat adalah :
1. Pembinaan / bimbingan akan karakter dan mental
2. Penyempuranaan kurikulum yang berbasis kompetensi, kurikulum dengan program pendidikan keterampilan (life skill) melalui pendidikan bermasyarakat
3. Proses pemilihan atau penyaringan tenaga kerja terdidik dengan meningkatkan profesionalisme sesuai pada tugas dan bidangnya
4. Pengkajian tentang renominasi tenaga pengajar yang berkompetensi
5. Pendidikan dan proses belajar mengajar disesuaikan dengan situasi lingkungan dan karakter, dan
6. tenaga pengajar diharuskan menguasai situasi dan karakter orang – orang di papua
7. Adanya sistem pengasramaan bagi para pelajar, dengan aturan – aturan yang tegas dan harus dibawa pengawasan Bapa / Ibu asrama, bila perlu menggunakan sistem ABRI alasan karakter yang keras dan kecenderungan ingin memimpin dan mengatur diri sendiri daripada diatur orang lain atau mengikuti aturan – aturan yang dibuat karena dianggap mengikat.
8. Pengiriman tenaga pendidik yang benar – benar siap fisik dan mental, karena ketidak betahan tenaga pendidik mengakibatkan sekolah – sekolah di daerah terpencil menjadi sepi tak beraktifitas, bukannya karena libur tetapi karena tidak adanya tenaga pengajar.
9. Persediaan sarana dan prasarana belajar mengajar dengan perlengkapan belajarnya seperti gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, serta informasi tentang beasiswa bagi murid berprestasi yang juga merupakan salah satu pemacu semangat belajar siswa/i.
10. Metode mengajar yang harus diterapkan di papua adalah sedikit bicara (teori) banya praktek, alasannya karena karakter orang papua yang sudah dibentuk oleh alam yang memaksanya mau tidak mau mendatangkan segala sesuatu dengan menggunakan otot, sehingga kecenderungan untuk bekerja lebih tinggi dibanding mendengar dan berbicara.
Selain yang dipaparkan di atas perlu terus dicari upaya-upaya memperbaiki mutu pendidikan di Papua. Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat serta Pemerintah daerah adalah sebagai berikut:
1. Pemerintah membantu para guru untuk mengajar dengan lebih efektif dan efisien. Artinya pemerintah harus membentuk sebuah lembaga pendidikan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Bersama lembaga ini pemerintah dapat membantu para guru untuk meningkatkan mutunya dan kwalitasnya.
2. Di kabupaten-kabupaten di Papua perlu dibagun laboratorium micro teaching. Melalui laboratorum ini juga membantu para guru untuk meningkatkan kemampuan mutu dan kualitas professional mereka mengajar dan mengelola bahan untuk mengajar. Melalui laboratorium ini berbagai model dan pendekatan diajarkan kepada para guru dan terus dilakukan evaluasi agar guru semakin mantap.
3. Pemerintah perlu membagun pusat –pusat seperti: pusat penelitian, pengembangan, dan pelayanan. Hal ini hubungannya kenyataan dilapangan tentang perkembangan IPTEK yang semakin pesat.

BAB III
PENUTUP

Di antara arah kebijakan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara guna mendukung ketertiban dunia. Pendidikan bermakna bagi pengembangan moral, sains dan teknologi untuk membangun masyarakat yang beradab dan bermanfaat, terampil, demokratis, damai, berkeadilan dan berdaya saing tinggi sehingga dapat mensejahterakan kehidupan manusia. Oleh sebab itu, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran yang layak, dan pihak pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang diatur dengan undang-undang (UUD 1945).
Meski fakta menunjukan bahwa pendidikan di tanah Papua masih terpuruk tetapi ada pihak juga yang menilai kondisi pendidikan di Papua saat ini sudah mengalami kemajuan. Hal ini bisa dilihat dari pembangunan gedung sekolah yang bertingkat, kualitas guru, dosen, serta anak didiknya boleh dikatakan dapat bersaing dengan daerah lain. Proses itu terjadi karena sudah ada keperdulian dari orang tua dan pemerintah dalam mencerdaskan putra-putri Papua. Kemajuan pendidikan di Papua dapat dicapai apabila antara pihak masyarakat, pendidik, pemerintah daerah, serta pemerintah pusat mampu menciptakan kerjasama yang optimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pihak.

DAFTAR PUTAKA

http://majalahspektrum.com/headline/berita-utama/1-pendidikan-di-papua-minim-perhatian-pemerintah.html
http://groups.yahoo.com/group/cfbe/message/6897
http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=18714
http://tabloidjubi.wordpress.com/2008/04/28/saatnya-melihat-pendidikan-di-papua-berkualitas/
http://juanfranklinsagrim.blogspot.com/2008/03/strategi-penanggulangan-pembangunan.html